Tentang Bapenda Bintan

Yuzet, Spd. M.M , - Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan -

Kata Sambutan

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang tanpa henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kedinasan khususnya dalam pembuatan Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.

Dalam website “Profil Bapenda Bintan” ini merupakan wadah untuk memberikan informasi perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yang berisikan gambaran informatif mengenai Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi dan Strategi serta Peranan dan Kontribusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah serta implementasi kebijakan Badan Pendapatan Kabupaten Bintan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin hari semakin besar tuntutan peningkatan pelayanan yang transparan, cepat, efisien dan mudah.

Serta akan lebih banyak manfaat serta kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh oleh masyarakat pada umumnya serta OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bintan pada Khususnya, antara lain data dan informasi dari masing-masing OPD akan lebih mudah diakses sesuai kebutuhan dan kepentingan, proses tukar informasi antar OPD bisa lebih cepat dan lebih mudah dilaksanakan, penyampaian informasi kepada masyarakat menyangkut kebijakan Pemerintah Daerah maupun informasi lainnya seperti bagaimana bagaimana peranan PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam menunjang kemampuan keuangan daerah bisa lebih efektif untuk dilaksanakan.

Dengan ditampilkannya data-data terkait PAD, diharapkan akan dapat menggugah kesadaran masyarakat dan pengusaha untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi demi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Bintan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk dapat mengabdikan diri kepada Nusa, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bintan,  12 Desember 2019
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN,


Yuzet, Spd. M.M 

Visi dan Misi

Visi

” Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Daerah Demi Terlaksananya Pembangunan dan Terwujudnya Bintan Gemilang “

Misi

  • Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah menuju berbasis teknologi informasi. Misi ini mengandung makna bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan bertekad untuk mewujudkan Transparansi dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
  • Meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan pendapatan asli daerah Misi tersebut mengandung makna bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bertekad untuk meningkatkan Partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak guna meningkatkan pendapatan dari sumber- sumber pendapatan yang sudah ada, pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan baru, pemenuhan sarana-prasarana penunjang kegiatan pelayanan, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait, serta dengan meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak/retribusi.
  • Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah. Misi tersebut mengandung makna bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur sesuai perkembangan zaman dan dinamika masyarakat.
  • Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah;
  • Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang
keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

  • penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
  • pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan daerah;
  • pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
  • pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah;
  • pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Badan Pendapatan Daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

  • penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak dan reribusi daerah;
  • pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pajak dan reribusi daerah;
  • pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pajak dan reribusi daerah;
  • pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaanpajak dan reribusi daerah;
  • pembinaan teknis pengembangan potensi pajak dan reribusi daerah;
  • penyelenggaraan urusan administrasi Badan;
  • pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan;
  • pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dengan penetapan keputusan atau surat penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Badan, penyusunan program dan perencanaan Badan serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Badan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

  • mengkoordinasikan pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Badan;
  • mengkoordinasikan penyusunan program dan perencanaan Badan;
  • mengkoordinasikan penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Badan;
  • mengkoordinasikan pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  • mengkoordinasikan pembinaan administrasi kepada Unit Pelaksana Teknis Badan;
  • pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Badan; dan
  • melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

  • Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  • Melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
  • Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
  • Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan dan pengaduan masyarakat;
  • Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
  • Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dengan penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

  • Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  • Melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Badan;
  • Menyusun dan merencanakan bahan kebijakan pengelolaan administrasi keuangan badan;
  • Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan meliputi verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi;
  • Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
  • Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan;
  • Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
  • Program kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan di lingkup Badan; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dengan

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
  • Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan daerah;
  • perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  • Pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
  • Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
  • perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
  • Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
  • Pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
  • Pengembangan, pemetaan dan penggalian potensi sumber pendapatan daerah;
  • Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan daerah;dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

  • Merumuskan petunjuk teknis Subbid Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah;
  • Menyusun Rencana dan Program kerja Subbid Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah;
  • Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan perencanaan target penerimaan pendapatan daerah;
  • Menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan, penyusunan rencana target penerimaan pendapatan Daerah;
  • Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan rencana target penerimaan pendapatan Daerah;
  • Penyiapan dan pengolahan bahan pelaksanaan analisis penerimaan pajak daerah, analisis potensi pajak daerah, dan penyusunan statistik pajak daerah;
  • Penyiapan dan pengolahan bahan pelaksanaan analisis data kegiatan ekonomi yang mempunyai pengaruh fiskal;
  • Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan daerah; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dengan penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugasnya.
Sub Bidang Kebijakan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :
  • merumuskan petunjuk teknis Subbid Pengembangan Pendapatan Daerah;
  • menyusun Rencana dan Program kerja Subbid Pengembangan Pendapatan Daerah;
  • menghimpun peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan pendapatan daerah;
  • inventarisasi, pengkajian, dan penyiapan penyusunan produk hukum di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
  • merumuskan kebijakan tentang pelayanan, sistem administrasi, intensifikasi, operasional prosedur, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  • melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi;
  • menyusun konsep perjanjian kerjasama, produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis regulasi pendapatan daerah;
  • menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan tarif Pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
    menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan, pemetaan dan penggalian potensi sumber pendapatan daerah;
  • menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan, pemetaan dan penggalian potensi sumber pendapatan daerah;
  • menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembangan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan daerah; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dengan penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
  • pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
  • penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
  • pelaporan pendapatan daerah;
  • sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • pelaksanaan dan Pengadministrasian dokumen penagihan dan keberatan Pajak dan retribusi Daerah;
  • pelaksanaan Penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah;
  • pelaksanaan pemuktahiran piutang dan pengusulan penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah;
  • penyelengggaraan koordinasi penindakan pelanggaran terhadap peraturan pajak dan retribusi daerah; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan dengan penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas :

  • Merumuskan kebijakan teknis di Subbid Pendaftaran dan pendataan;
  • Menyusun Rencana dan Program kerja Subbid Pendaftaran dan pendataan;
  • Melaksanakan Sosialisasi terhadap Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  • Melaksanakan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
  • Menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
  • Melaksanakan penelitian terhadap Objek dan Subjek Pajak Daerah dan retribusi daerah;
  • Melaksanakan penatausahaan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah;
  • Mengelola urusan pendaftaran dan pendataan wajib pajak terhadap pengadministrasian;
  • Melakukan koordinasi pada Pihak terkait terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pendataan;
  • Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • Melakukan Pembinaan kepada Wajib Pajak Daerah dan retribusi daerah; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dengan penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Pemungutan mempunyai tugas :

  • Merumuskan petunjuk teknis Subbid Penilaian, Penetapan dan Pemungutan;
  • Menyusun Rencana dan Program kerja Subbid Penilaian, Penetapan dan Pemungutan;
  • Melaksanakan perhitungan, penilaian, penetapan dan pemungutan pajak daerah;
  • Mendokumentasikan nota perhitungan pajak daerah;
  • Penerbitan dan pendistribusian dokumen-dokumen penilaian, penetapan, keberatan dan pemungutan pajak daerah;
  • Melakukan Penelitian dan penilaian terhadap kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek pajak daerah;
  • Melakukan verifikasi dan reklasifikasi Nilai Jual Objek Pajak;
  • Melakukan penatausahaan Penilaian, Penetapan dan Pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  • Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang penagihan dan keberatan pajak dan retribusi daerah;
  • Penyiapan bahan pemprosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dan retribusi daerah;
  • Menyiapkan surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak;
  • Melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Pemungutan; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dengan penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas:

  • Merumuskan petunjuk teknis Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  • Menyusun Rencana dan Program kerja Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  • Melaksanakan koordinasi penerimaan PAD sektor retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
  • Penyiapan bahan pemuktahiran piutang dan bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah;
  • Menyelenggarakan pembukuan dan Pelaporan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  • Melakanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  • Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
  • Perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  • Pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
  • Pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
  • Pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • Pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
  • Pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
  • Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
  • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
  • Perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
  • Pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
  • Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  • Perumusan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • Pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  • Pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  • Penyelenggaraann sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
  • Pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dengan penetapan keputusan atau surat penugasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi memiliki tugas:

  • Menyiapkan rencana dan program kerja Subbid pengendalian dan evaluasi pajak dan retribusi daerah;
  • Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengendalian dan evaluasi pajak dan restribusi daerah;
  • Menyiapkan petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi pajak dan restribusi daerah;
  • Menyiapkan bahan pengolahan data pendapatan Daerah;
  • Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian dan evaluasi pajak dan restribusi daerah;
  • Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian dan evaluasi pajak dan retribusi daerah;
  • Melaksanakan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;
  • Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Data dan Informatika memiliki tugas :

  • Merumuskan kebijakan teknis di Subbid Data dan Informatika;
  • Menyusun Rencana dan Program kerja Subbid Data dan Informatika;
  • Mengelola urusan Pelayanan wajib pajak terhadap pengadministrasian dan permasalahan data;
  • Melakukan koordinasi pada Pihak terkait terhadap pelaksanaan Data dan Informatika;
  • Menghimpun, mengolah dan melakukan pemeliharaan basis data Objek Pajak Daerah;
  • Mengelola dan Mengembangkan Sistem Informasi teknologi pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  • Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

KABUPATEN BINTAN

KABUPATEN BINTAN

Kabupaten Bintan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Dengan jumlah penduduk abupaten 157.927 jiwa (BPS-2018)

DISKOMINFO BINTAN

DISKOMINFO BINTAN

Integrator progam penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan publik berbasis teknologi, menjamin transparansi, efisiensi dan efektivitas bebas KKN melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BPN

Penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

BANK RIAU KEPRI

BANK RIAU KEPRI

Bank terkemuka, terpercaya, dan berdaya saing dalam menggerakkan perekonomian regional

POS INDONESIA

POS INDONESIA

Pilihan utama layanan logistik dan jasa keuangan.